Palembang, 15 Agustus 2024
Rapat Paripurna LXXXVI (86) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Agenda Penandatangan Nota Kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Prov. Sumsel dan Gubernur Sumatera Selatan terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel. (Kamis, 15/8/2024)
Rapat Paripurna dibuka dengan sambutan dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel H.M. Giri Ramanda N Kiemas, Kartika Sandra Desi dan Muchendi Mahzareki. Paripurna tersebut dihadiri langsung Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dengan sejumlah Forkompinda dan para undangan dan anggota DPRD Sumsel. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan KUA dan PPAS. Anita menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mencapai kesepakatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH.menjelaskan bahwa pembahasan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2025 ini dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel dan Inspektorat Provinsi Sumsel selaku aparat pengawas internal pemerintah.
Selanjutnya dilakukan dengan rapat Komisi –Komisi dengan mitra kerja OPD Provinsi Sumsel untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2025.
Kemudian rapat lanjutan Badan Anggaran DPRD Sumsel dan Tim Anggaran Pemintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel bersama pimpinan Komisi-Komisi dan Inspektorat Provinsi Sumsel selaku aparat pengawas internal pemerintah membahas laporan, singkronisasi rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2025.
Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Elen Setiadi, SH., MSE., dalam sambutannya setelah penandatanganan Nota Kesepakatan, menyampaikan bahwa KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Beliau menegaskan bahwa anggaran yang telah disepakati ini akan difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami telah menyusun KUA dan PPAS ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman yang baik dalam menyusun APBD yang berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Elen Setiadi.
Elen juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari anggaran yang telah disusun.
Dalam rapat tersebut, beberapa prioritas utama dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan utama. Beberapa sektor yang mendapatkan perhatian khusus antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Berikut adalah ringkasan dari beberapa prioritas yang dibahas:
Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam APBD 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan fokus pada pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas transportasi lainnya untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil juga menjadi perhatian khusus, guna memastikan bahwa seluruh masyarakat Sumsel dapat menikmati akses yang memadai.
Pendidikan: Pendidikan menjadi sektor yang mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan. KUA dan PPAS mengarahkan anggaran untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Sumsel. Program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu juga menjadi salah satu fokus, guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Kesehatan: Dalam sektor kesehatan, alokasi anggaran akan difokuskan pada peningkatan fasilitas kesehatan, seperti pembangunan puskesmas di daerah terpencil, penyediaan alat kesehatan yang memadai, serta program-program kesehatan preventif dan promotif. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga medis, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas para tenaga kesehatan.
Pengentasan Kemiskinan: Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas yang akan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Program-program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar akan menjadi fokus dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Sumsel. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan organisasi masyarakat, untuk memastikan program-program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sumsel Bapak Elen Setiadi, SH., MSE berterima kasih atas kemitraan yang telah berjalan dengan baik antara eksekutif dan legislatif .
Acara dilanjutkan dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2025 oleh Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati bersama Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas, Kartika Sandra Desi dan Muchendi Mahzareki dan Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.
Acara ini diakhiri dengan doa bersama dan sesi foto dengan seluruh pimpinan dan anggota DPRD, serta Gubernur Sumatera Selatan dan jajaran OPD. Momen ini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Sumatera Selatan, bahwa dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, segala tantangan dapat diatasi, dan Sumsel dapat terus maju menuju masa depan yang lebih cerah.
