Palembang, 17 Januari 2025
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H. Nopianto, S.Sos, MM, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP DTT) Tahun Anggaran 2024. Acara tersebut berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK RI guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. LHP DTT sendiri merupakan salah satu bentuk pemeriksaan yang dilakukan dengan fokus tertentu untuk mengidentifikasi efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan atas penggunaan anggaran dalam lingkup pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos, MM, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program serta pengelolaan keuangan daerah.
“Laporan ini menjadi tolok ukur bagi kami di DPRD Sumatera Selatan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap dengan adanya pemeriksaan ini, segala bentuk penyimpangan dapat diminimalisir, dan kinerja pemerintahan dapat semakin optimal,” ujar H. Nopianto.
Acara penyerahan LHP DTT ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat dari BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel menyoroti beberapa temuan yang menjadi perhatian dalam laporan, termasuk rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. Kami berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel.
Dalam diskusi yang berlangsung usai penyerahan laporan, DPRD Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hasil pemeriksaan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dapat segera diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. DPRD juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut guna mengawasi langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam menindaklanjuti temuan yang ada.
Acara ini diakhiri dengan penyerahan secara simbolis LHP DTT kepada perwakilan DPRD Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sumatera Selatan.
