Palembang, 4 Februari 2025
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H. Nopianto, S.Sos, MM, mengikuti Video Conference bersama Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN), Deputi Badan Gizi Nasional (BGN), serta Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumsel dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Rapat koordinasi ini berlangsung pada Selasa, 4 Februari 2025, bertempat di Kantor BINDA Sumatera Selatan.
Video Conference ini digelar sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan dan pengoptimalan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program tersebut selama beberapa bulan terakhir di masing-masing daerah.
Dalam rapat tersebut, berbagai pihak menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah guna memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Untuk mencapai hal ini tentu memerlukan koordinasi dengan seluruh lembaga negara yang ada, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan,” ujar salah satu perwakilan dalam rapat.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis yang diusung pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap permasalahan gizi. Pemerintah menargetkan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak-anak usia dini hingga remaja, serta ibu hamil dan menyusui.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), program ini menyasar beberapa kelompok masyarakat, antara lain:
Peserta Didik – Anak-anak yang berada pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi sasaran utama dalam program ini. Mereka akan menerima makanan bergizi secara rutin guna mendukung tumbuh kembang yang optimal.
Anak Balita – Mengingat masa balita merupakan periode emas dalam pertumbuhan, pemerintah berupaya memastikan anak-anak di usia ini mendapatkan asupan gizi yang mencukupi untuk mencegah stunting dan masalah gizi lainnya.
Ibu Hamil dan Menyusui – Dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan bayi, program ini juga menyasar ibu hamil dan menyusui agar dapat memperoleh makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Masyarakat di Daerah Terpencil dan Rentan Gizi – Pemerintah akan memperluas jangkauan program ini hingga ke daerah terpencil guna mengurangi kesenjangan dalam pemenuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah.
Guna merealisasikan hal tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di setiap provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Satuan ini akan bertugas memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program Makanan Bergizi Gratis juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dengan pemerataan distribusi makanan bergizi di seluruh wilayah Indonesia, program ini diprediksi dapat:
Menciptakan lapangan pekerjaan – Program ini akan melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari tenaga produksi makanan hingga tenaga distribusi, sehingga mampu membuka peluang kerja baru.
Mengurangi tingkat pengangguran – Sejalan dengan terbukanya lapangan pekerjaan, diharapkan angka pengangguran dapat berkurang secara signifikan.
Meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) – Bahan pangan yang digunakan dalam program ini akan diprioritaskan berasal dari petani dan UMKM lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memperkuat perekonomian daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H. Nopianto, S.Sos, MM, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan ekonomi.
“Program ini bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Dengan melibatkan petani, pelaku UMKM, dan tenaga kerja lokal, kita dapat memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat langsung, tetapi juga oleh para pelaku usaha di sektor pangan,” ujar Nopianto.
Dalam rapat tersebut, berbagai pihak juga mengevaluasi pelaksanaan program MBG dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain terkait distribusi logistik di daerah terpencil serta mekanisme pengawasan agar makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah akan melakukan:
Penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektivitas program di berbagai daerah.
Monitoring dan evaluasi berkala guna menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
Peningkatan infrastruktur distribusi makanan bergizi, khususnya di daerah dengan akses yang terbatas.
Edukasi kepada masyarakat, agar penerima manfaat memahami pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan.
Melalui rapat koordinasi ini, Wakil Ketua DPRD Sumsel bersama dengan Deputi II BIN, Deputi BGN, Kabinda Sumsel, dan Sekda Provinsi Sumsel berkomitmen untuk memastikan program Makanan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan optimal di seluruh wilayah Sumsel. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam keberhasilan program ini, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
Diharapkan, implementasi program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat luas dalam sektor ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, Sumatera Selatan dapat menjadi salah satu provinsi yang sukses dalam menjalankan program nasional ini, serta menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia.
