Palembang, 20 Februari 2025
Ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan. Aksi ini dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka terkait 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejak pukul 10.00 WIB, massa aksi telah memadati kawasan depan kantor DPRD Sumsel. Para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi yang disampaikan secara bergantian. Mereka juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak pro-rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan, lingkungan, dan kebijakan pemerintah lainnya.
Tujuh Tuntutan Mahasiswa UIN Raden Fatah
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama yang mereka anggap penting untuk diperjuangkan, yakni:
Menolak pemotongan anggaran pendidikan. Mahasiswa menolak segala bentuk efisiensi anggaran yang berimbas pada pengurangan dana pendidikan, termasuk pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan subsidi pendidikan tinggi.
Pemenuhan hak dosen dan tenaga pendidik. Mereka menuntut agar pemerintah menjamin kesejahteraan dosen dan tenaga pengajar dengan memberikan upah layak serta kepastian status kepegawaian.
Evaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program ini agar benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya.
Penolakan izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus. Mereka menegaskan bahwa kawasan pendidikan harus terbebas dari eksploitasi lingkungan akibat izin usaha pertambangan yang merusak ekosistem.
Penolakan revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1/2025. Mahasiswa menganggap revisi tata tertib tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan mengancam kebebasan berpendapat.
Penolakan revisi KUHAP dan UU Kejaksaan. Mereka menolak perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kejaksaan yang dianggap dapat melemahkan supremasi hukum di Indonesia.
Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Mahasiswa meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan merevisi Inpres tersebut agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Setelah melakukan aksi selama beberapa jam, massa akhirnya diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM, bersama dengan anggota dewan lainnya, M. Nasir, S.Si. Kedua perwakilan DPRD Sumsel ini menyatakan akan menampung serta menyampaikan aspirasi mahasiswa dalam rapat bersama anggota DPRD lainnya.
“Kami memahami dan mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka. Tuntutan terkait efisiensi anggaran, terutama di sektor pendidikan, akan kami bahas dalam rapat bersama anggota DPRD lainnya,” ujar Ilyas Panji Alam kepada para demonstran.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga meminta agar Ilyas Panji Alam menandatangani tuntutan yang mereka ajukan sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen DPRD Sumsel dalam menolak efisiensi anggaran pendidikan.
Menanggapi permintaan mahasiswa, Ilyas dengan tegas menyatakan bahwa dirinya bersama M. Nasir sepakat untuk menolak pemotongan anggaran pendidikan. “Saya, Ilyas Panji Alam, dan saudara Nasir sepakat dengan mahasiswa. Kami menolak efisiensi anggaran yang berdampak negatif terhadap pendidikan serta akan memperjuangkan tuntutan mahasiswa di forum DPRD,” tegasnya.
Setelah mendapatkan komitmen dari perwakilan DPRD Sumsel, para mahasiswa berharap agar tuntutan yang mereka sampaikan dapat benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPRD. Mereka berjanji akan terus mengawal perkembangan kebijakan yang berhubungan dengan sektor pendidikan, lingkungan, dan hukum.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan tertib meskipun sempat terjadi ketegangan saat mahasiswa membakar ban di depan gedung DPRD Sumsel. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi berhasil mengamankan situasi sehingga aksi berjalan dengan damai hingga massa membubarkan diri secara tertib.
Dengan adanya aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah lebih serius dalam memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan sosial. Mahasiswa juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal janji yang telah disampaikan oleh DPRD Sumsel agar tidak hanya sekadar menjadi wacana tanpa realisasi yang jelas.
